Anggota DPR Mufti Anam Kritik Kinerja Garuda Indonesia, Singgung Wacana Pembubaran
JOSS.CO.iD, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, melontarkan kritik terhadap manajemen PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA). Kritik itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama direksi Garuda Indonesia pada Selasa (23/9/2025).
Mufti menyoroti kondisi keuangan Garuda Indonesia yang masih mencatat kerugian meski sudah menerima suntikan dana dari pemerintah, Ia bahkan menyinggung kemungkinan pembubaran perusahaan apabila tidak ada perbaikan signifikan.
“Kalau memang tidak diselesaikan, tidak ada harapan buat Garuda. Daripada membebani rakyat dan tidak memberi dampak langsung, bubarkan saja,” ujarnya.
Sorotan DPR terhadap Garuda Indonesia
Menurut Mufti, hingga kini Garuda Indonesia belum mampu memberikan keuntungan bagi negara. Ia menyinggung suntikan dana segar dari Danantara sebesar Rp6,6 triliun yang dinilai belum membuahkan hasil.
Selain itu, ia menyoroti klaim manajemen Garuda terkait target menguasai 50 persen pangsa pasar domestik. Menurutnya, target tersebut sulit tercapai mengingat posisi Garuda saat ini masih jauh di bawah maskapai swasta.
“Sekarang saja baru 11 persen, sementara swasta di atas 60 persen. Kami minta roadmap yang jelas. Kalau tidak tercapai, sanggup tidak direksi mundur?” tegasnya.
Kondisi Keuangan Garuda
Berdasarkan laporan keuangan kuartal I-2025, Garuda Indonesia masih mencatat kerugian bersih sebesar US$76,49 juta atau sekitar Rp1,25 triliun. Meski demikian, angka ini sedikit lebih baik dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu kerugian US$87,04 juta.
Dalam periode yang sama, Garuda mencatat pendapatan usaha konsolidasi sebesar US$723,56 juta, atau naik 1,63 persen secara tahunan. Namun, peningkatan pendapatan belum cukup menutup tingginya beban operasional.
Desakan Penyusunan Peta Jalan
Dalam rapat tersebut, DPR meminta manajemen Garuda menyampaikan peta jalan bisnis yang lebih realistis. DPR juga menekankan pentingnya transparansi target pertumbuhan dan komitmen direksi untuk bertanggung jawab apabila target tidak tercapai.
Mufti menyatakan, DPR tidak ingin lagi menerima janji tanpa realisasi. Ia menegaskan roadmap yang diminta harus dapat menjadi dasar evaluasi kinerja direksi ke depan.
Belum Ada Tanggapan Manajemen
Hingga berita ini diturunkan, manajemen Garuda Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait kritik yang disampaikan. Sebelumnya, direksi Garuda menyebut tengah menjalankan sejumlah langkah restrukturisasi, antara lain efisiensi rute, renegosiasi kontrak sewa pesawat, serta pengembangan layanan untuk meningkatkan pendapatan.
Wacana pembubaran Garuda Indonesia sudah beberapa kali muncul, terutama ketika perusahaan mencatat kerugian besar dan terjerat utang. Namun, sebagai maskapai pelat merah, Garuda dinilai masih memiliki peran penting dalam menjaga konektivitas penerbangan nasional, termasuk ke daerah terpencil.
Keputusan terkait masa depan Garuda kini menjadi perhatian publik, terutama menyangkut keberlanjutan perusahaan dan dampaknya terhadap industri penerbangan nasional.
Leave a Reply