JOSS.CO.iD – Pemerintah melalui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, sebagai komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham Pelindo, tertanggal 19 September 2025.
Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris PT Pelindo diatur dalam dua keputusan, yakni SK-264/MBU/09/2025 dan SK.059/DIDAM/DO/2025 untuk jajaran direksi. Sementara itu, untuk dewan komisaris tercatat dalam SK-265/MBU/09/2025 dan SK.060/DIDAM/DO/2025.
Dalam keterbukaan informasi yang dirilis Pelindo pada Senin (22/9/2025), disebutkan bahwa masa jabatan Hambra sebagai Wakil Direktur Utama dan Andus Winarno sebagai Dewan Komisaris berakhir per 19 September 2025.
Arief Poyuono merupakan tokoh politik nasional yang dikenal luas karena kiprahnya di Partai Gerindra. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum partai tersebut. Selain aktif di politik, Arief juga memiliki pengalaman di bidang organisasi buruh dan dunia usaha.
Penunjukan Arief sebagai komisaris Pelindo menimbulkan perhatian publik, mengingat latar belakang politiknya yang cukup menonjol. Pemerintah menilai pengalamannya dapat mendukung upaya perusahaan dalam menghadapi tantangan di sektor kepelabuhanan.
Sebagai operator pelabuhan terbesar di Indonesia, Pelindo memegang peranan penting dalam rantai logistik nasional. Dengan susunan manajemen baru, termasuk masuknya Arief Poyuono ke jajaran komisaris, perusahaan diharapkan mampu:
- Meningkatkan efisiensi operasional.
- Memperkuat tata kelola perusahaan.
- Mengembangkan sistem digital logistik.
- Bersaing dengan pelabuhan internasional.
Penunjukan Arief menuai beragam tanggapan. Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut wajar sebagai bagian dari dinamika pengelolaan BUMN. Namun, ada pula yang mempertanyakan relevansi pengalaman politik Arief dengan tugas pengawasan di perusahaan pelabuhan.
“Yang penting adalah komitmen dan kontribusi yang bisa diberikan kepada Pelindo,” ujar seorang pengamat BUMN.
Sementara itu, di media sosial, sebagian masyarakat menyambut positif karena Arief dikenal sebagai sosok vokal. Namun, tidak sedikit pula yang menilai pemerintah perlu lebih selektif dalam menempatkan figur politik di BUMN.
Sebagai anggota dewan komisaris, Arief Poyuono memiliki fungsi utama dalam mengawasi kinerja direksi dan memberi masukan strategis. Tantangan yang dihadapi Pelindo meliputi modernisasi infrastruktur, efisiensi distribusi, serta penguatan jaringan kerja sama internasional.
Perombakan susunan komisaris Pelindo yang melibatkan Arief Poyuono menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kinerja BUMN strategis. Publik kini menantikan langkah nyata Arief dalam mendukung transformasi Pelindo di tengah persaingan global.
Leave a Reply