JOSS.CO.iD – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyampaikan kritik terhadap penyitaan sejumlah buku yang dilakukan kepolisian di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penyitaan ini dinilai menunjukkan ketakutan aparat terhadap pengetahuan dan ide-ide kritis.
Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, menilai langkah tersebut bukan hal baru. Ia menyebut pola serupa pernah terjadi pada masa Orde Baru, ketika diskusi dan literasi sering dibatasi.
“Artinya, polisi juga masih ketakutan terhadap buku-buku atau terhadap ide-ide,” ujar Dimas saat ditemui di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Kasus ini berawal dari penangkapan seorang terduga pelaku pengerusakan pos lalu lintas di Waru, Jawa Timur. Dari penangkapan itu, polisi menyita 11 judul buku dari tersangka berinisial GLM (24). Aparat menilai buku-buku tersebut memuat paham anarkisme yang diduga berkaitan dengan aksi kerusuhan.
Beberapa judul buku yang disita di antaranya Pemikiran Karl Marx karya Franz Magnis-Suseno, Anarkisme karya Emma Goldman, Kisah Para Diktator karya Jules Archer, dan Strategi Perang Gerilya karya Che Guevara.
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto mengatakan pihaknya tidak melarang masyarakat membaca buku-buku tersebut, namun menekankan agar isinya tidak ditafsirkan secara keliru.
“Silakan baca buku, tetapi kalau tidak bagus jangan dipraktikkan,” kata Nanang, Kamis (18/9/2025).
Di Jawa Barat, Polda setempat juga memamerkan sejumlah buku sebagai barang bukti dalam kasus kericuhan aksi demonstrasi di Bandung. Buku-buku tersebut antara lain Menuju Estetika Anarkis, Why I Am Anarchist, dan Sastra dan Anarkisme.
Kritik KontraS Terkait Penyitaan Buku
Menurut Dimas, penyitaan buku merupakan langkah berlebihan. Ia menegaskan bahwa buku seharusnya dipandang sebagai sumber pengetahuan, bukan bukti keterlibatan dalam tindak kriminal.
“Buku itu tidak bisa dijadikan persangkaan terhadap aktivitas seseorang. Karena buku adalah alat pengetahuan, bukan bukti perilaku,” jelasnya.
Dimas juga mempertanyakan logika di balik langkah aparat. Jika membaca buku tertentu dianggap berbahaya, kata dia, maka semua orang yang memiliki buku yang sama juga bisa dituduh terafiliasi dengan kelompok tertentu.
Kepolisian menegaskan bahwa penyitaan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan menyebut buku-buku tersebut memuat narasi anarkisme yang berpotensi memengaruhi perilaku pembacanya.
“Bisa dilihat, ada buku ajakan desersi dan lainnya. Narasinya semua setingkat anarkisme,” ujar Rudi, Selasa (16/9/2025).
Tindakan penyitaan buku ini menuai tanggapan beragam. Sejumlah akademisi menilai literasi tidak bisa dijadikan dasar kriminalisasi. Membaca, menurut mereka, justru membuka ruang kritis dan memperkaya pemahaman masyarakat.
Organisasi masyarakat sipil juga menyerukan agar kepolisian lebih fokus pada tindakan nyata yang melanggar hukum, bukan menyasar bahan bacaan. Sementara di media sosial, sejumlah warganet menyindir bahwa “ketakutan pada buku” mencerminkan lemahnya demokrasi.
Penyitaan buku oleh Polda Jawa Timur dan Jawa Barat memunculkan perdebatan mengenai kebebasan berekspresi dan kebebasan membaca. KontraS menilai tindakan tersebut berlebihan dan berpotensi mengulang praktik pembatasan literasi di masa lalu, sementara kepolisian berpendapat penyitaan diperlukan untuk proses penyelidikan.
Leave a Reply