Viral! Sherly Tjoanda Tolak Anggaran Rp1,7 M untuk Identifikasi Jalan Rusak, Pilih Gunakan Medsos Biaya Jadi Rp0

JOSS.CO.ID – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, mendadak viral setelah pengakuannya terkait permintaan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) mencuat di media sosial (Medsos).

Dalam sebuah video yang dibagikan akun Instagram @tante.rempong.official pada Minggu, 14 September 2025, Sherly bercerita soal usulan Dinas PU yang meminta dana sebesar Rp1,7 miliar hanya untuk mengidentifikasi jalan rusak di wilayah Maluku Utara.

Sherly Tjoanda menilai angka tersebut terlalu besar dan akhirnya memilih jalur alternatif yang lebih sederhana: menggunakan Medsos. Hasilnya, ia berhasil mengidentifikasi ratusan titik jalan rusak tanpa harus mengeluarkan biaya.

Dinas PU Ajukan Anggaran Rp1,7 Miliar

Menurut Sherly, Dinas PU awalnya meminta anggaran fantastis untuk melakukan survei infrastruktur jalan.

“Karena tadinya Dinas PU itu minta anggaran Rp1,7 miliar untuk mengidentifikasi jalan rusak. Menurut saya, Rp1,7 miliar itu banyak banget,” ujar Sherly dalam video tersebut.

Alih-alih menyetujui, Sherly langsung mencari cara agar anggaran bisa ditekan seminimal mungkin.

Gunakan Sosial Media, Biaya Jadi Nol

Daripada membiayai survei lapangan, Sherly menggunakan akun sosial medianya untuk mengajak masyarakat melaporkan kondisi jalan rusak di daerah masing-masing.

Ia bahkan hanya membutuhkan waktu singkat untuk mengumpulkan data.

“Saya bikin video aja sosialisasi. Saya bilang, Rp1,7 miliar ini nggak usah. Tunggu habis Lebaran, saya sudah punya laporan satu Maluku Utara. Hahaha… dan benar, saya dapat 270 laporan,” ungkapnya.

Dari laporan masyarakat itu, Sherly kemudian menyusun rangkuman untuk dijadikan bahan kajian pemerintah daerah. Menurutnya, data tersebut justru lebih lengkap dibandingkan hasil survei Dinas PU.

Langkah Sherly Tjoanda langsung menuai respons positif dari warganet. Banyak yang menilai terobosannya bisa menjadi contoh bagi kepala daerah lain dalam mengelola anggaran.

Beberapa komentar netizen yang ramai dibicarakan antara lain:

“Ibu luar biasa, tapi hati-hati. Jujur di Indonesia itu risikonya berat. Makin jujur, makin banyak lawan,” tulis akun @lia_kdr.

“Saingannya berhasil menumbangkan suaminya, tapi ternyata gantinya sang istri juga. Jaga baik-baik ibu ini,” ungkap akun @cakribie.

“Untuk masyarakat sana tolong jagain ibu. Takut banget biasanya orang jujur banyak yang nggak suka,” tambah akun @paulazinc.

Fenomena ini memunculkan diskusi publik tentang efisiensi penggunaan APBD. Banyak pihak menilai apa yang dilakukan Sherly merupakan bukti bahwa teknologi bisa menjadi solusi dalam mengurangi pemborosan anggaran.

Namun, ada juga yang mengingatkan bahwa laporan warga melalui media sosial tetap perlu diverifikasi secara teknis agar hasilnya valid.

Langkah Sherly dianggap sejalan dengan tren pemerintahan modern yang mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran.

Mengapa Sosial Media Bisa Jadi Solusi?

Sherly Tjoanda membuktikan bahwa platform digital bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk:

1. Crowdsourcing data cepat – masyarakat bisa langsung melaporkan kondisi jalan.
2. Efisiensi biaya – tanpa perlu dana survei miliaran rupiah.
3. Partisipasi publik – warga merasa dilibatkan dalam pembangunan daerah.
4. Transparansi kinerja – masyarakat dapat memantau tindak lanjut laporan mereka.

Metode ini diyakini bisa diterapkan di sektor lain, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga penanganan bencana.

Meski langkah Sherly diapresiasi, sejumlah pakar mengingatkan bahwa verifikasi lapangan tetap penting. Data dari warganet bisa subjektif atau tidak akurat jika tidak ditindaklanjuti.

Selain itu, Sherly juga harus menghadapi potensi resistensi dari birokrasi yang merasa kewenangannya terpotong akibat inovasi tersebut.

Jika berhasil dijalankan dengan konsisten, metode ini bisa menjadi model good governance di daerah lain di Indonesia.

Kisah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menolak anggaran Rp1,7 miliar dari Dinas PU dan menggantinya dengan strategi sosial media yang hampir tanpa biaya menjadi bukti nyata bahwa kreativitas bisa mengalahkan birokrasi berbelit.

Langkahnya bukan hanya menghemat anggaran, tetapi juga membuka jalan bagi pemerintahan yang lebih transparan dan partisipatif.

Baca Juga: Klarifikasi Menkeu Purbaya Soal Postingan Viral Anak “Agen CIA”