JOSS.CO.ID, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk memberantas mafia di Indonesia. Langkah ini langsung mendapat dukungan dari jajaran menterinya, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Trenggono menulis bahwa selama ini tidak ada presiden sebelumnya yang berani melawan mafia migas. Ia secara terang menyebut nama Riza Chalid serta kroni-kroninya yang diduga menikmati hasil dari praktik mafia tersebut.
“Tidak pernah ada pendahulu berani melawan mafia migas. Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar mafia Riza Chalid dan anak-anak serta kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara,” tulis Trenggono, dikutip Selasa (2/9/2025).
Pernyataan serupa juga datang dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding. Ia menilai serangan kepada Presiden justru semakin gencar ketika Prabowo berusaha melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN dan membongkar dugaan tantiem triliunan rupiah.
Riza Chalid Masuk Daftar Buronan Kejagung
Meski diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi migas, Muhammad Riza Chalid (MRC) hingga kini masih buron. Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Riza Chalid sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Agustus 2025.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Anang Supriatna menjelaskan bahwa penetapan status DPO dilakukan setelah Riza tidak kunjung memenuhi panggilan meski sudah lebih dari tiga kali dipanggil.
“Sudah (DPO) per 19 Agustus 2025,” ujar Anang.
Awal Mula Kasus Hukum Riza Chalid
Kasus yang menjerat Riza Chalid berawal pada 10 Juli 2025, saat Kejagung menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah periode 2018–2023.
Namun sejak saat itu, ia tidak pernah hadir dalam pemeriksaan. Bahkan, keberadaannya sempat dikaitkan dengan Singapura. Tetapi Kementerian Luar Negeri Singapura membantah hal tersebut melalui pernyataan resmi pada 16 Juli 2025.
“Catatan imigrasi kami menunjukkan bahwa Muhammad Riza Chalid tidak berada di Singapura dan sudah lama tidak memasuki wilayah Singapura,” tulis juru bicara Kemenlu Singapura di situs resminya.
Pihak Singapura juga menegaskan siap bekerja sama dengan Indonesia jika ada permintaan resmi sesuai hukum internasional.
Dugaan Korupsi Rp 2,9 Triliun
Riza Chalid diduga terlibat dalam skandal pengelolaan minyak melalui PT Orbit Terminal Merak (OTM) yang dimilikinya. Dalam kontrak kerja sama dengan PT Pertamina, ia diduga menghilangkan klausul kepemilikan aset yang seharusnya berpindah ke Pertamina Patra Niaga setelah 10 tahun.
Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar mengungkapkan bahwa kontrak tersebut justru dibuat dengan harga tinggi dan merugikan negara.
Menurut hasil perhitungan BPK, kerugian negara akibat kasus OTM mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara total kerugian keuangan negara dari seluruh perkara ini ditaksir menembus Rp 285 triliun.
Upaya Kejagung Menemukan Riza Chalid
Hingga kini, Kejagung masih melakukan pencarian lintas negara untuk menemukan keberadaan Riza Chalid. Pihaknya juga membuka diri terhadap setiap informasi dari publik terkait keberadaan buronan tersebut.
“Yang jelas seandainya ada informasi keberadaan yang bisa menunjukkan, kita tampung dan kami akan bekerja sama dengan Kemenlu,” kata Anang Supriatna.
Kejagung menegaskan akan mengoptimalkan kerja sama internasional, termasuk melalui Interpol, untuk memastikan Riza Chalid bisa segera dipulangkan dan diadili di Indonesia.
Siapa Sebenarnya Riza Chalid?
Bagi publik, nama Riza Chalid bukanlah tokoh baru. Ia dikenal sebagai salah satu pengusaha migas berpengaruh dengan jaringan bisnis yang luas. Riza bahkan pernah disebut-sebut dalam kasus “Papa Minta Saham” yang menyeret nama Ketua DPR kala itu, Setya Novanto.
Keterlibatan Riza dalam berbagai isu politik dan ekonomi membuat dirinya dijuluki sebagai “Mafia Migas”. Julukan ini semakin menguat setelah Kejagung secara resmi menjeratnya dengan dugaan korupsi skala jumbo.
Dukungan Publik untuk Pemberantasan Mafia
Langkah Presiden Prabowo yang dianggap berani melawan mafia migas mendapat respons positif dari berbagai pihak. Banyak warganet menilai keberanian tersebut harus diiringi dengan konsistensi agar tidak berhenti hanya pada pencitraan politik.
Sementara itu, pengamat hukum menilai kasus Riza Chalid akan menjadi tolak ukur keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi kelas kakap.
Kasus Riza Chalid menjadi sorotan nasional bukan hanya karena nilai kerugian negara yang fantastis, tetapi juga karena memperlihatkan betapa kuatnya jaringan mafia migas di Indonesia.
Dukungan para menteri terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan adanya konsolidasi politik dalam upaya “bersih-bersih”. Namun, keberhasilan terbesar baru akan tercapai jika buronan seperti Riza Chalid bisa ditangkap dan diproses hukum secara transparan.
Leave a Reply