JOSS.CO.ID, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat terkait ucapannya yang menyebut “semua tanah milik negara” dan sempat menuai polemik di publik.
Pernyataan itu disampaikan Nusron dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (12/8), dan dirilis secara resmi pada Rabu (13/8). Ia mengaku kalimat tersebut disampaikan dalam konteks bercanda, namun menyadari hal itu tidak pantas diucapkan, terutama oleh seorang pejabat publik.
“Saya atas nama Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pernyataan saya beberapa waktu lalu (terkait kepemilikan tanah) yang viral dan menimbulkan polemik,” kata Nusron.
Nusron menjelaskan, maksud ucapannya bukan untuk menyatakan negara memiliki semua tanah masyarakat. Menurutnya, negara hanya bertugas mengatur hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).
Pasal tersebut menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Aturan itu juga dipertegas dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, khususnya Pasal 2 ayat (1).
Nusron menegaskan kebijakan yang ia maksud tidak menyasar tanah rakyat, seperti sawah, pekarangan, atau tanah warisan yang sudah bersertifikat hak milik maupun hak pakai. Ia mengatakan kebijakan tersebut fokus pada pengamanan tanah-tanah telantar dengan status Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak dimanfaatkan.
“Kami menyadari dan mengakui bahwa pernyataan (terkait kepemilikan tanah) tersebut tidak tepat, tidak sepantasnya, dan tidak selayaknya disampaikan, apalagi oleh seorang pejabat publik, karena dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Nusron berharap klarifikasi yang ia sampaikan dapat memberikan pemahaman yang benar kepada publik terkait kepemilikan tanah di Indonesia. Ia juga mengajak masyarakat mengelola dan memanfaatkan tanah secara produktif.
“Kami berkomitmen ke depan akan lebih hati-hati dalam memilih kata agar pesan kebijakan pemerintah tersampaikan dengan baik, dengan jelas, dan tidak menyinggung pihak manapun,” pungkasnya.
Leave a Reply