JOSS.CO.ID, SOLO – Kota Surakarta (Solo) resmi menempati posisi ke-10 sebagai kota dengan biaya transportasi termahal di Indonesia. Berdasarkan data terbaru, rata-rata pengeluaran masyarakat untuk transportasi di Solo mencapai Rp712.955 per bulan, atau sekitar 10,27% dari total biaya hidup. Angka ini memicu diskusi hangat, terutama terkait penurunan subsidi layanan transportasi publik yang didanai pemerintah pusat.
Apakah Penurunan Subsidi BTS Penyebabnya?
Direktur Jenderal Integrasi Transportasi Multimoda Kementerian Perhubungan, Risal Wasal, menegaskan bahwa suatu kota dikategorikan memiliki biaya transportasi tinggi jika pengeluarannya melebihi 10% dari total biaya hidup masyarakat.
Posisi Solo di peringkat ke-10 menjadi sorotan publik, terlebih setelah adanya pengurangan dana program Buy The Service (BTS) yang menjadi andalan transportasi publik di berbagai daerah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufiq Muhammad, memberikan klarifikasi.
“Itu kan terkait persentase pengeluaran masyarakat rata-rata untuk perjalanan transportasi. Kalau angkanya besar, artinya kan masyarakat dalam melakukan aktivitas harian itu tidak menggunakan transportasi publik,” terangnya.
Tantangan Pemkot dalam Menyediakan Transportasi Publik
Menurut Taufiq, tingginya biaya transportasi masyarakat Solo menjadi sinyal bahwa penggunaan transportasi publik masih rendah. Padahal, Pemkot telah mengintegrasikan layanan dengan Trans Jateng, Batik Solo Trans (BST), dan Angkutan Feeder untuk mobilitas dalam kota.
Namun, ia tidak menampik bahwa penurunan anggaran BTS berdampak langsung pada pelayanan.
“Untuk transportasi dalam kotanya dipastikan sudah baik, PR-nya tinggal yang soal aglomerasinya karena nilai APBN untuk BST-nya ini turun,” ujarnya.
Taufiq menjelaskan bahwa pada 2025, Pemkot hanya menerima bantuan Rp30 miliar untuk operasional BST, jauh dari kebutuhan ideal sebesar Rp80 miliar.
Harapan Dukungan dari Kabupaten Sekitar
Pemkot berharap Pemprov Jawa Tengah bersama kabupaten sekitar dapat menyesuaikan anggaran demi keberlanjutan layanan.
“Tahun 2025 itu anggarannya Rp30 miliar, 2026 kita mengajukan nilai yang sama. Saya yakin kalau layanannya baik dan mewadahi semua trayek aglomerasi pasti masyarakat mau berpindah. Kalau begitu ini bisa menurunkan beban yang dikeluarkan masyarakat untuk transportasi,” jelasnya.
Anggaran BTS Terus Menurun Secara Nasional
Program BTS awalnya digadang sebagai solusi transportasi publik yang murah, aman, dan efisien. Namun, data menunjukkan penurunan drastis: dari Rp625,6 miliar pada 2023, menjadi hanya Rp177 miliar pada 2025.
Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah pusat tidak konsisten.
“Pemerintah sekarang itu tidak pro pada transportasi umum, hanya omon-omon dan tidak sesuai dengan janji politiknya. Lihat datanya, pertahun itu terus menurun bahkan tahun depan katanya hanya Rp80 miliar,” tegasnya.
Menurut Djoko, jika beban sepenuhnya dialihkan ke pemerintah daerah, dampaknya akan berat.
“Pusat hanya bicara efisiensi sementara di bawah semakin banyak yang melarat,” pungkas Djoko.
Leave a Reply