JOSS.CO.ID, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat telah menerima 2.273 laporan pengaduan masyarakat sepanjang Januari hingga Juni 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 254 laporan dinyatakan tidak lengkap setelah melalui proses verifikasi dan telaah awal.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyampaikan bahwa laporan yang tidak lengkap umumnya disebabkan karena subjek terlapor bukanlah penyelenggara negara. Selain itu, sebagian laporan tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi setelah diverifikasi secara menyeluruh.
“Dari hasil telaah kami, ada laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kriteria pelanggaran pidana korupsi,” ungkap Fitroh dalam konferensi pers capaian kinerja semester I KPK 2025, di Gedung Juang, Jakarta, Rabu (6/8).
Berdasarkan data KPK 2025, jenis laporan paling banyak berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara. Kategori ini mencakup 325 pengaduan. Diikuti 126 laporan dengan kategori lainnya dan 103 laporan dugaan suap.
“Artinya, dugaan suap oleh penyelenggara negara masih tergolong marak berdasarkan laporan yang kami terima,” tegas Fitroh.
Adapun distribusi laporan selama enam bulan pertama 2025 adalah sebagai berikut: 453 laporan masuk pada Januari, jumlah yang sama pada Februari, kemudian 309 laporan pada Maret, 287 pada April, 381 pada Mei, dan 390 laporan di bulan Juni.
KPK menegaskan komitmennya untuk terus memverifikasi setiap laporan pengaduan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Leave a Reply