JOSS.CO.ID, PATI – Keputusan Bupati Pati, Sudewo, untuk menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada 2025 menimbulkan kontroversi. Keputusan ini disahkan setelah pertemuan dengan camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa Kabupaten Pati pada 18 Mei 2025.
Menurut laman Humas Kabupaten Pati, alasan kenaikan pajak tersebut adalah karena PBB di Pati sudah 14 tahun tidak mengalami perubahan. Kenaikan PBB ini bertujuan untuk menambah dana pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Pati, meskipun banyak masyarakat yang merasa keberatan.
Profil Bupati Pati Sudewo
Sudewo lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1968. Ia menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 1 Pati dan melanjutkan kuliah di Universitas Sebelas Maret Solo, mengambil jurusan Teknik Sipil. Ia melanjutkan studi S2 di Universitas Diponegoro Semarang.
Sudewo aktif dalam organisasi sejak masa kuliah dan memiliki banyak pengalaman, seperti menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil di UNS dan Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia. Di dunia politik, Sudewo pernah terlibat dalam berbagai tim sukses pilkada, termasuk Pilgub Jawa Tengah 2008. Ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Organisasi DPP Partai Gerindra sejak 2019.
Sebelum menjabat sebagai Bupati Pati, Sudewo berkarier di sektor konstruksi dan pemerintahan. Ia pernah bekerja di PT Jaya Construction dan berbagai instansi pemerintahan.
Pada 20 Februari 2025, Sudewo resmi menjadi Bupati Pati, menggantikan pejabat sebelumnya. Ia memimpin dengan visi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pati.
Alasan Kenaikan PBB-P2
Sudewo memutuskan untuk menaikkan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen setelah mempertimbangkan bahwa pajak ini sudah tidak naik selama 14 tahun. Ia berharap kenaikan ini dapat membantu pembangunan daerah dan memperbaiki infrastruktur.
Namun, keputusan ini mendapat kritik tajam dari masyarakat. Banyak yang merasa beban ekonomi semakin berat, terutama bagi warga desa dan masyarakat dengan penghasilan rendah.
Reaksi Masyarakat
Kebijakan ini menimbulkan protes di kalangan masyarakat Pati. Warga khawatir kenaikan pajak akan membuat mereka semakin kesulitan. Namun, Sudewo tetap mempertahankan kebijakan ini dengan alasan bahwa kenaikan pajak diperlukan untuk mendanai proyek pembangunan yang lebih besar.
Leave a Reply