Indonesia Lanjutkan Negosiasi Tarif Ekspor dengan AS, Targetkan Komoditas Bebas Tarif

JOSS.CO.ID, Jakarta – Pemerintah Indonesia masih melanjutkan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS), meski tarif ekspor untuk sejumlah produk Indonesia telah turun dari 32% menjadi 19%. Kebijakan baru ini dijadwalkan berlaku mulai 1 Agustus 2025.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menjelaskan bahwa masih ada peluang untuk menegosiasikan pembebasan tarif terhadap beberapa komoditas unggulan Indonesia yang dibutuhkan oleh AS.

“Tarif resiprokal memang sudah diputuskan 19% oleh Presiden AS Donald Trump, tetapi masih ada ruang untuk negosiasi. Kami terus dorong agar beberapa komoditas bisa dikenakan tarif 0%,” ujar Susiwijono di Jakarta Pusat, Jumat (18/7/2025).

Susiwijono yang turut mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bilateral, menegaskan bahwa pemerintah sedang mengajukan komoditas seperti minyak kelapa sawit (CPO), kopi, kakao, karet, nikel, serta produk pertanian lainnya untuk dibebaskan dari tarif.

“Produk-produk ini sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak bisa mereka produksi sendiri. Indonesia memiliki potensi ekspor yang kuat dan andal. Karena itu, kami targetkan tarif 0% untuk daftar produk tersebut,” jelasnya.

Saat ini, pemerintah sedang menyusun dan mengajukan daftar kelompok komoditas yang diharapkan bisa menikmati pembebasan tarif. Jumlah komoditas yang diajukan kemungkinan akan terus bertambah seiring perkembangan pembicaraan.

“Kami optimis bisa mencapai kesepakatan. Sekarang kami fokus pada kelompok-kelompok komoditas strategis yang bisa dinegosiasikan lebih lanjut,” katanya.

Dalam waktu dekat, pemerintah Indonesia dan AS akan merilis joint statement atau pernyataan bersama yang merinci hasil negosiasi dan komitmen masing-masing pihak. Dokumen final tersebut saat ini sudah disiapkan dan tinggal menunggu pengesahan resmi.

“Nanti akan dirilis dokumen resmi berisi poin-poin kesepakatan yang sudah disepakati kedua negara. Ini akan memperjelas posisi Indonesia dalam kebijakan perdagangan internasional,” tutup Susiwijono.