JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti sejumlah persoalan yang menyebabkan banyak BUMD merugi, salah satunya karena jabatan penting diisi oleh tim sukses yang tidak profesional.
“Banyak jabatan diisi oleh tim sukses. Sebenarnya sah-sah saja, asalkan mereka profesional. Tapi kalau tidak, justru menjadi beban bagi direksi, komisaris, hingga pegawai,” ujar Tito seusai rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Tito menekankan bahwa masalah profesionalisme direksi dan komisaris menjadi akar utama dari kinerja buruk BUMD. Ia juga menyoroti lemahnya tata kelola BUMD, ketidaksesuaian sektor usaha dengan potensi daerah, hingga minimnya transparansi dan permodalan.
“Contohnya, daerah yang potensinya pertanian justru membentuk BUMD di bidang konstruksi. Atau daerah wisata malah bikin BUMD pertambangan. Ini tidak nyambung dan berujung merugi,” jelasnya.
Dari 1.091 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia, 300 di antaranya mencatat kerugian total hingga Rp5,5 triliun. Sementara itu, 678 BUMD tercatat menghasilkan laba, dan 113 lainnya belum menyampaikan laporan keuangan terbaru.
Tito mengungkapkan bahwa nilai aset seluruh BUMD mencapai Rp1.240 triliun, dengan laba sebesar Rp29,6 triliun dan laba bersih sekitar Rp24,1 triliun. Sayangnya, dividen yang disetor hanya 1% dari total aset.
“Ini sangat memprihatinkan. Harusnya bisa lebih besar. Apalagi laba hanya 1,9% dari nilai aset,” ungkap Tito.
Terkait pembubaran BUMD yang tidak sehat, Tito menjelaskan belum ada regulasi khusus yang mengatur mekanisme tersebut. Saat ini, keputusan pembubaran BUMD masih menjadi kewenangan kepala daerah.
Mendagri pun mendorong Komisi II DPR RI agar mendukung penyusunan Undang-Undang tentang BUMD yang akan lebih tegas dalam mengatur pengelolaan dan pengawasan BUMD ke depan.
“Kami akan segera siapkan drafnya,” tegasnya.
Leave a Reply