JOSS.CO.ID, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sebanyak 300 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia mengalami kerugian dengan total nilai mencapai Rp 5,5 triliun. Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Menurut Tito, dari total 1.091 BUMD yang tersebar di berbagai daerah, nilai keseluruhan aset mencapai Rp 1.240 triliun, dengan laba kotor sebesar Rp 29,6 triliun. Namun setelah dikurangi kerugian dan pengeluaran lainnya, laba bersih hanya sebesar Rp 24,1 triliun dan dividen yang berhasil dibagikan hanya Rp 13,02 triliun.
“Sebanyak 678 BUMD mencatatkan keuntungan, sedangkan 300 lainnya mengalami kerugian, dan 113 belum melaporkan data terbaru,” ujar Tito.
Ia menilai penyebab utama kerugian ini adalah lemahnya tata kelola BUMD, termasuk ketidakseimbangan antara jumlah dewan pengawas/komisaris dengan direksi. Ia juga menyayangkan rendahnya tingkat kontribusi dividen, yang hanya 1% dari total aset, serta laba yang hanya mencapai 1,9% dari aset keseluruhan.
Tito menambahkan bahwa hingga kini belum ada mekanisme pembinaan atau pengawasan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pengangkatan hingga pemberhentian pejabat BUMD. Hal ini berdampak pada lemahnya kualitas kepemimpinan dan manajerial di tubuh BUMD.
“Kami belum memiliki peran pengawasan dalam seleksi dan penunjukan komisaris, dewan pengawas, dan direksi. Padahal ini penting untuk memastikan yang dipilih adalah orang-orang profesional,” katanya.
Sebagai solusi, Tito mengusulkan agar Komisi II DPR mendukung pembentukan Undang-Undang tentang BUMD. Kemendagri, katanya, akan segera menyiapkan draf RUU tersebut.
“Kami berharap Komisi II DPR RI dapat memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan UU BUMD agar pengelolaan BUMD bisa lebih optimal dan profesional,” pungkas Tito.
Leave a Reply