JOSS.CO.ID, Jakarta – Komisi I DPR RI mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk memperhatikan kesejahteraan jurnalis dan pekerja media yang terdampak oleh menjamurnya media sosial tanpa regulasi. Banyak pekerja media kini dirumahkan hingga diberhentikan akibat perusahaan pers tidak mampu lagi membayar gaji.
Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal MI, menegaskan bahwa kehadiran platform digital yang beroperasi tanpa aturan telah mematikan perlahan industri pers Indonesia.
“Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus bekerja sama dengan lembaga terkait guna menangani masalah ini,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Rabu (9/7/2025).
Syamsu Rizal, yang akrab disapa Deng Ical, menyayangkan maraknya penggunaan media sosial yang tidak disertai etika dan saringan informasi. Ia menilai, pelaku media sosial saat ini lebih mengejar keuntungan pribadi ketimbang menjunjung prinsip etika jurnalistik.
Sebagai solusi, ia mendorong Komdigi menggandeng universitas atau institusi pendidikan untuk merancang platform digital berbasis nilai dan budaya Indonesia.
“Kita perlu segera menyusun peta jalan platform buatan Indonesia yang 100 persen dikelola anak bangsa, selain untuk perlindungan data pribadi,” ucapnya.
Dalam kegiatan resesnya, Deng Ical menerima banyak keluhan dari organisasi profesi dan perusahaan pers yang kehilangan pendapatan karena pangsa iklan telah diambil alih oleh platform medsos. Akibatnya, banyak media harus merumahkan karyawan hingga memutus hubungan kerja secara massal.
Ia menambahkan, meskipun banyak media daring baru bermunculan, mereka tetap kesulitan bertahan di tengah dominasi konten media sosial yang masif dan tak terkontrol. Hal ini berdampak pada menurunnya eksistensi media cetak, radio, televisi, bahkan media online arus utama.
Untuk mengatasi situasi ini, Komisi I DPR RI mendorong percepatan revisi Undang-Undang Pers, Undang-Undang Penyiaran, serta regulasi lain yang berkaitan. Pembaharuan peraturan ini dinilai krusial demi keberlangsungan dan keadilan bagi pelaku industri media.
Senada dengan itu, anggota Komisi I lainnya, TB Hasanuddin, juga menyoroti pentingnya memperjuangkan perlindungan pers dan kesejahteraan para wartawan.
“Pers adalah pilar keempat demokrasi. Bila pers bermasalah, maka demokrasi ikut terancam. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen Senayan.
Hasanuddin menyoroti dominasi pemilik modal dalam kepemilikan media, yang dinilainya berpotensi menimbulkan ketimpangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik. Ia mengajak semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, DPR, hingga pelaku industri media untuk duduk bersama mencari solusi nyata demi masa depan jurnalis yang lebih layak.
Leave a Reply