Baru Dipasang, Plakat Demokrasi Rakyat Thailand Raib

Foto: bbc.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, BANGKOK – Sebuah plakat bertuliskan ‘Milik Rakyat’ yang dipasang pengunjuk rasa pro-demokrasi yang dipasang oleh para aktivis Thailand dalam unjuk rasa yang berlangsung akhir pekan di Bangkok telah raib pada Senin (21/9). Pengunjuk rasa pro-demokrasi mendesak agar keluarga kerajaan tidak ikut campur dalam politik negara tersebut.

Melansir AFP, Kerajaan Thailand telah menyaksikan aksi protes itu selama hampir setiap hari dalam dua bulan terakhir. Aksi itu dipimpin oleh mahasiswa yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-O-Cha, yang juga mantan Panglima Angkatan Bersenjata yang mendalangi kudeta 2014.

Sekitar 30 ribu pengunjuk rasa berdemo pada Sabtu di dekat Istana Kerajaan Thailand di Bangkok, sebelum memasang peringatan “Plakat Rakyat” keesokan paginya.

Akan tetapi pada Senin (21/9) plakat itu menghilang. “Saya dengar (plakat) itu hilang dan kami sedang menyelidiki kasus itu,” kata Wakil Kepala Polisi Bangkok, Piya Tawichai, kepada AFP. Jurnalis AFP telah mengonfirmasi hilangnya plakat tersebut.

Seorang sumber dari Universitas Naresuan, Paul Chambers, mengatakan pemusnahan plakat tersebut mencerminkan fakta bahwa para bangsawan marah oleh tuntutan reformasi monarki dan tidak akan menerima simbol apa pun yang bahkan mencerminkan sikap oposisi terhadap istana.

Baca juga: Bangkit Dari Pandemi, China Airlines Tawarkan Wisata Terbang Tanpa Tujuan

Plakat yang ditempatkan di lapangan Sanam Luang yang bersejarah itu berbunyi, “Rakyat telah menyatakan niatnya bahwa negara ini milik rakyat, dan bukan raja”.

Saat dipasang pada Sabtu di tengah berlangsungnya aksi protes, aktivis terkemuka, Parit Chiwarak, meneriakkan “Hentikan feodalisme, panjang umur rakyat”, kemudian kerumunan pun bersorak.

Gerakan aksi protes tersebut sebagian terinspirasi dari aksi protes yang terjadi di Hong Kong. Selain menuntut pembubaran pemerintahan PM Prayut, mereka juga menuntut agar pihak berwenang berhenti “melecehkan” lawan politik.

Dilansir dari CNNIndonesia, beberapa faksi dalam gerakan termasuk penyelenggara demonstrasi akhir pekan juga menyerukan diskusi terbuka tentang monarki. Kerajaan adalah topik yang tabu dibicarakan di Negeri Gajah Putih karena bisa dijerat dengan Undang-Undang Pencemaran Nama Baik Kerajaan.

Jumlah peserta aksi pada hari itu disebut mencapai puluhan ribu orang. Demonstrasi kali ini diorganisir oleh mahasiswa Universitas Thammasat Bangkok, sebuah kelompok yang paling vokal mengkritik peran keluarga kerajaan, setelah sebelumnya sebagian besar aksi dilakukan tanpa pemimpin.

“Kami berjuang untuk lebih banyak demokrasi. Rencananya bukan untuk menghancurkan monarki, tetapi untuk memodernisasi, menyesuaikannya dengan masyarakat kita,” kata Panusaya Sithijirawattanakul, aktivis mahasiswa terkemuka di Thailand. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*