9 Daerah di Jateng Ini Diminta Perketat Protokol Kesehatan

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo | Foto: facebook Diskominfo Jateng
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta sembilan kabupaten/kota di daerah itu memperketat penerapan protokol kesehatan guna mengantisipasi meluasnya penularan COVID-19.

Selain Kota Semarang, delapan daerah lainnya adalah Kabupaten Pati, Rembang, Boyolali, Sragen, Wonosobo, Pemalang, Kudus, dan Kabupaten Tegal.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang perlu mendapat perhatian, wabilkhusus (terutama) Kota Semarang. Maka saya minta, di daerah-daerah itu dilakukan pengetatan-pengetatan dalam pelaksanaan protokol kesehatan,” katanya, seperti dilansir dari Antara, Senin (14/9).

Ganjar meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di sembilan daerah itu agar melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya kerumunan masyarakat, dan jika perlu dilakukan pembubaran.

“Saya minta bupati/wali kota yang ada di sembilan daerah itu bersama-sama melakukan pengetatan saat ini agar semuanya bisa terkendali,” ujarnya.

Dalam pekan ini, lanjut Ganjar, pengendalian secara masif di sembilan daerah itu harus mulai dilakukan dan semua kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan massa harus ditunda.

“‘Event-event ditunda dulu, semua buat virtual saja. Kalau toh harus ada event, maka yang hadir harus sedikit dan protokol kesehatannya harus ketat. Kalau ada kesulitan di daerah, saya siap membantu dari provinsi,” katanya.

Kasus penyebaran COVID-19 pada beberapa daerah di Jateng masih cukup tinggi dan berdasarkan data dari corona.jatengprov.go.id, pada Senin (14/9), total tercatat 18.136 kasus positif di Jateng.

Dari total itu, 2.831 pasien dirawat di rumah sakit, 13.628 pasien sembuh dan 1.677 orang yang meninggal dunia.

Tak hanya di sembilan daerah itu, Ganjar meminta jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di seluruh Provinsi Jawa Tengah untuk memperketat penegakan hukum terhadap penerapan protokol kesehatan Covid-19.

Baca juga: Ganjar Pastikan Ruang Isolasi di Jateng Masih Tersedia

“Saya minta seluruh Satpol PP se-Jateng secara intens tetap melakukan penegakan hukum, sambil kita evaluasi, apa saja yang kurang saat mereka melakukan penegakan hukum, apakah sarana prasana, kelengkapan APD dan lainnya. Intinya, semuanya harus dilengkapi, jangan sampai membahayakan Satpol PP dalam bertugas,” katanya.

Ganjar juga meminta Satpol PP se-Jateng membuat jadwal penanganan dan melihat momentum atau kegiataj yang terjadi sampai akhir tahun.

Misalnya, lanjut dia, akan ada berapa banyak hari besar agama, ada berapa kegiatan yang akan digelar dan ada berapa tren yang meningkat dalam masyarakat.

“Semuanya harus terdata dan dilakukan antisipasi-antisipasi,” ujarnya usai menggelar rapat secara virtual dengan seluruh Kepala Satpol PP se-Jateng.

Terkait dengan hukuman pada pelanggar protokol kesehatan, Ganjar mengatakan masukan dari Satpol PP dalam evaluasi ini akan menjadi catatan.

“Karena ini sudah berjalan, jadi kami evaluasi, apakah ada efek jeranya atau tidak. Biro Hukum saya minta evaluasi, mengajak ahli pidana untuk membahas itu. Kami berharap, hukuman nantinya bisa dilaksanakan dengan baik dan benar-benar memberikan efek jera,” katanya.

Kasatpol PP Provinsi Jateng Budiyanto menambahkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum sudah dilaksanakan serentak di 35 kabupaten/kota sejak awal September 2020.

“Sampai saat ini, tercatat ada 25.669 orang yang terjaring operasi protokol kesehatan itu. Mereka dihukum dengan ketentuan masing-masing daerah, ada yang diminta kerja sosial dengan membersihkan lingkungan, penyitaan KTP dan hukuman lain,” ujarnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*