fbpx

Juliyatmono Usulkan Pembentukan Provinsi Soloraya, Ini Tanggapan Bupati Sragen

Mari berbagi

JoSS, SOLO – Bupati Karanganyar, Juliyatmono mengusulkan jika eks Karesidenan Surakarta atau yang biasa disebut kawasan Solo Raya bisa dibentuk provinsi baru yang terpisah dari Provinsi Jawa Tengah.

Dia menilai pemekaran wilayah ini sangat memungkinkan mengingat wilayah Solo Raya yang terdiri dari, Surakarta, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar dan Sragen tersebut, memiliki potensi dan sumber daya layaknya sebuah provinsi.

Kepada wartawan Juli mengatakan gagasan itu dilontarkan mendasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama latar belakang diusulkannya wilayah Solo Raya ini, menjadi provinsi tersendiri, karena eks Karesidenan Surakarta ini memiliki bandara, jalan tol Trans Jawa, sebagai pusat perdagangan.

“Saya mengusulkan pentingnya dibicarakan provinsi Solo Raya. Semua potensi sudah ada, seperti bandara, tol,serta Solo Raya saat ini menjadi pusat perdagangan. Secara umum ditanggapi positif,” paparnya.

Dijelaskannya, usulan atau wacana pembentukan provinsi baru ini, harus dikaji secara komprehensif dengan melibatkan seluruh komponen yang ada.

“Kalangan akademisi, pemuda, swasta, mestinya ikut menggagas. Karena pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kesejahteraan. Dengan membentuk satu provinsi baru, maka pendekatan kesejahteraan bisa dilakukan dengan efektif dan efisien,” ujarnya.

Baca juga: Pergeseran Trase Masih Dibahas, Jalan Tol Solo-Jogja Diperkirakan Rampung 2024

Menanggapi usulan tersebut, Bupati Sragen, Kusdinar Untung Yuni Sukowati menolak tegas. Selain tak ada urgensinya, wacana itu dinilai hanya pemborosan dan buang-buang anggaran negara saja.

“Saya tidak setuju. Tidak efisien dan belum ada urgensinya,” ujarnya, dikutip dari Joglosemarnews.com.

Bupati Yuni memandang selama ini sebenarnya tidak ada masalah dengan wilayah Eks Karesidenan Surakarta di bawah Provinsi Jateng.

Menurutnya, soal masalah komunikasi dan koordinasi juga bukan jadi kendala di era teknologi digital di mana jarak sudah tak jadi masalah.

“Apa susahnya, mau apa. Apakah berarti kalau daerah-daerah di Soloraya mendominasi prestasi trus mau bikin provinsi sendiri,” urainya.

Sebaliknya, Yuni justru memandang membuat provinsi baru berarti membuat bujet atau anggaran baru. Tidak hanya di pemerintahan saja, tapi itu juga membutuhkan fasilitas lintas vertikal yang harus

“Dan itu pemborosan anggaran negara,” tukas Yuni.

Lebih lanjut, ia menggambarkan pemekaran bukan solusi untuk kemajuan. Sebab dari hasil kajian, banyak daerah-daerah pemekaran yang justru tidak juga bisa mandiri.

“Misalnya daerah pemekaran dengan jumlah penduduk hanya 1.200, 2000, nyatanya malah nggak bisa berkembang. Dan tidak bisa mandiri juga. Itu evaluasinya. Jadi untuk apa buat provinsi baru. Hanya buang-buang saja,” tegasnya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *