fbpx

Kalau Ganjar Jadi Menteri, Jateng Njuk Piye? (Bagian 4)
Wajah DPRD Bisa Berubah....

Mari berbagi
Kalau Ganjar Jadi Menteri, Jateng Njuk Piye? (Bagian 4)
Mas Awo

DPRD dan Gubernur bisa diibaratkan sendok dan garpu, bermanfaat baik jika masing-masing dipakai sesuai fungsinya, namun menjadi masalah kalau dipakai tidak sesuai fungsinya. Gubernur Jateng tahun 80-an, Letjen (TNI) M Ismail, punya istilah yang menarik untuk menggambarkan korelasi eksekutif dan legislatif sebagai “Loro-lorining atunggal”… Artinya ada dua tapi sebenarnya satu.

Regulasi dan perundang-undangan yang berlaku sekarang juga menegaskan bahwa unsur pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah khususnya UU No 23 tahun 2014, meski tidak secara gamblang digambarkan bahwa unsur pemerintahan daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD dibantu Organisasi Perangkat Daerah, namun secara esensial ada di situ. Di Ketentuan Umum yang ada di Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan……”

Gambaran yang lebih jelas bahwa DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah ada di Pasal 95 Ayat (1) dan (2) UU 23/2014 yang menegaskan “(1) DPRD provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi. (2) Anggota DPRD provinsi adalah pejabat Daerah provinsi.

Sungguh tidak tepat lagi kalau DPRD masih dianggap sebagai “pelengkap pemerintahan daerah”.  Lembaga legislatif sudah menjadi bagian integral dari pemerintahan daerah, sehingga bukan hal aneh kalau jajaran eksekutif mulai dari Kepala Daerah sampai pada pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) punya “kepentingan” terhadap sosok-sosok yang ada di DPRD. Punya “kepentingan” tentu harus ditempatkan dalam pengertian yang positif karena keduanya akan berinteraksi dan berelasi dalam banyak hal menyangkut penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan begitu, jika ada kesempatan eksekutif dan jajarannya untuk “menyampaikan saran dan pendapat” kepada partai politik tentang figur-figur yang dianggap pas untuk memimpin lembaga legislatif di wilayahnya, tentu sesuatu biasa saja terjadi. Bukan hal yang aneh dan tidak perlu direspons dengan mimik terkejut.

Jika mengacu pada hal yang serius, dalam arti dengan sedikit kening berkerut, kita perlu juga melihat RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Yaitu naskah yang berisi janji-janji kampanye Gubernur-Wakil Gubernur terpilih 2018-2023 yang sudah disetujui DPRD menjadi acuan program. Bahkan sudah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah alias Perda saudara-saudara….

Sebagai garis besar haluan daerah atawa GBHD, RPJMD menjadi acuan bersama yang akan dipakai oleh eksekutif sebagai panduan pelaksanaan, dan dipakai DPRD Jawa Tengah sebagai “Panduan Pengawasan”. Bahannnya sama, tapi makna penggunaannya berbeda. Inilah uniknya pemerintah daerah, loro-lorone atunggal, tapi fungsinya berbeda. Sehingga jika ada satu unsur yang “mau menangnya sendiri” pasti akan menimbulkan setudaknya apa yang disebut ketidfak-enakan, ketidak-nyamanan, ketidak harmonisan dan ketidakan lainnya. Congkrah, kata orang Jawa.

lsi RPJMD Jawa Tengah 2018-2023, temanya keren juga, “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Visi tersebut dijabarkan dalam 4 misi, yaitu: 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Berpijak semangat Tetep Mobten Korupsi dan Mboten Ngapusi, dirancanglah 10 Progran Unggulan. Mulai dari apa yang disebut sebagai sekolah tanpa sekat, peningkatan peran rumah ibadah, reformasi birokrasi di kabupaten dan kota yang berbasis teknologi informasi, pembentukan Satgas kemiskinan, Obligasi Daerah, menjaga harga komoditas pertanian dan perikanan dengan asuransi gagal panen, pengembangan transportasi massal, pembukaan kawasan industri baru, rumah sakit tanpa dinding serta penyelenggaraan festival kesenian.

Di Tahun 2019 memang sudah terlihat ada beberapa program yang diekspos. Seperi penyelenggaraan festival kesenian yang makin rancak di beberapa daerah sampai acara Hari Ualang Tahun Pemprov Jateng pun diisi dengan pentas kesenian rakyat dan seni modern. Tidak tanggung-tanggung, Gubernur dan beberapa pejabat penting sampai tampil sendiri di pentas ketoprak.

Untuk pengentasan kemiskinan, sekarang setiap OPD di Pemprov Jateng diwajibkan mendampingi satu desa miskin. Dengan pola ini, terjadi kompetisi, perlombaan, antar-OPD, untuk menjadi “yang Ter…” perannya dalam pengentasan kemiskinan. Ini penting mengingat seringnya kritik atas tingginya angka kemiskinan di Jateng. Sentilan seperti itu hanya bisa dijawab dengan tindakan dan kerja kerja kerja nyata yang prosesnya bisa dilihat secara terbuka. Kalau dijawab dengan paparan lewat Power Point seelok apapun, tentu tak akan memuaskan. Salah-salah dicurigai cari point untuk dapat power. Karena itu, saya sangat setuju model “kerja kerja kerja nyata” jauh lebih relevan dilakukan.

Soal transportasi massal yang sedang jadi topik penting di beberapa daerah, RPJMD Jateng melakukannya di tiga kluster penting yaitu Semarang Raya, Solo Raya dan Banyumas Raya. Program baik yang sering menimbulkan gegeran dengan sopir angkot ini mulai mewujud di BRT yang menghubungkan Kota Semarang dengan kabupaten dan kota yang ada di sekelilingnya, seperti Kendal, Ungaran, Denak dan Salatiga. Di Solo Raya juga sudah mulai Nampak, khususnya jalur Karanganyar-Solo-Kartosuro. Akan lebih elok kalau Jalur Klaten-Solo-Karanganyar, atau Klaten-Solo-Sukoharjo diperkuat supaya kegiatan warga Klaten “lebih terasa Jawa Tengahnya”mengingat sekarang lebih berasa “Jogjanya”.

Ada 120 wakil rakyat yang kini berkiprah di Gedung Berlian yang setidaknya diharapkan berperan sebagai representasi rakyat Jateng yang bisa menjadi sparring partner yang sepadan bagi eksekutif. Tentunya dalam 3 hal yang menjadi fungsi dewan, yaitu sparring partner dalam merancang anggaran, mempersiapkan legislasi yang diperlukan serta mengawasi program yang dicanangkan eksekutif agar tak menyimpang dari peraturan yang ada.

Kalau Gubernur Ganjar hijrah ke Jakarta, tentu akan terjadi penyesuaian-penyesuaian pola kemitraan antara DPRD-Eksekutif. Setidaknya, pasti akan ada perbedaan dari yang terjadi saat ini. Meski pola kemitraan yang sekarang masih mencari bentuk lagi –karena separo lebih anggota DPRD Jawa Tengah adalah wajah baru, bisa jadi bakal berubah, khususnya dalam pola hubungannya dengan eksekutif. Akan ada dinamika-dinamika baru, yang berbeda dengan yang terjadi sekarang ini.

Jika hanya Gubernur Ganjar yang dipromosikan, tidak tertutup peluang simpul penting relasi eksekutif-legislatif di Jateng akan bergeser ke lingkaran satu Gus Yasin. Mesi hanya di simpul relasi dan komunikasi dan tidak sampai ke struktural legislatif, jenis-jenis putusannya akan berubah arah. Hany ajika Gubernur Ganjar dan Wakil Gubernur Taj Yasin sama-sama dipromosikan, maka simpul relasi DPRD dan Pemprov Jateng akan lebih segar, karena bisa dipastikan bakal diisi sosok-sosok baru. Setidaknya sosok-sosok yang semangatnya sudah diperbaharui, oleh sosok-sosok yang mampu bertransformasi dengan keadaan yang baru. (Selesai)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *