COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

130.718

132.816

2%

Kasus Baru

1.942

2.098

8%

Update: 13 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Gandeng KPK, Transaksi Pajak di 35 Kabupaten/Kota di Jateng Dibuat Online

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Pembayaran pajak dan retribusi dari masyarakat rentan bocor lantaran tidak disetor secara utuh oleh pelaku usaha dan jasa. Mengantisipasi hal itu, Pemprov Jateng dan 35 kabupaten/kota se-Jateng sepakat untuk membuat sistem transaksi pajak secara online.

Kesepakatan untuk penerapan sistem pajak online tersebut dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerjasama antara bupati/walikota se-Jateng dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bank Jateng, di Gumaya Tower Hotel, Semarang, Senin (1/4).

Hadir menyaksikan, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jateng-DIY, Aman Santosa.

Lewat transparansi sistem online, penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pemerintah daerah di Jateng akan terdongkrak.

“Dengan sistem online ini, kebocoran penarikan pajak bisa kita kurangi. Seluruh transaksi pajak baik sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir ini nantinya bisa terkonek secara online semuanya sehingga akan lebih optimal,” beber Gubernur Jateng Ganjar Pranowo

Menurut Ganjar, sistem monitoring online penerimaan pajak pemerintah daerah merupakan wujud komitmen pihaknya mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak. Sejumlah daerah di Tanah Air sudah menerapkan sistem penerimaan pajak secara online. Batam misalnya, penerimaan pajak di kota tersebut meningkat sangat pesat dengan penerapan sistem ini.

Di Jateng sendiri, manfaat dari penerimaan pajak secara online juga sudah terbukti. Yakni di penerimaan pajak kendaraan yang sudah online dan hasilnya jauh meningkat jika dibanding sebelum penerapan sistem tersebut.

Baca jugaNelayan Brebes Keluhkan Perizinan Melaut Ribet dan Mahal

“Makanya ini harus ditingkatkan pada sektor lain. Dan sektor pajak hotel, restoran, tempat hiburan itu potensinya sangat besar. Kalau sistem online ini dilaksanakan, saya yakin PAD di seluruh daerah di Jateng akan semakin besar,” ujarnya.

Terkait KPK, Ganjar menyampaikan lembaga antirasuah tersebut akan melakukan pantauan dan pendampingan, termasuk dari sisi legalitas. Sementara Bank Jateng akan membantu memfasilitasi peralatan, sistem dan hal teknis lainnya kepada seluruh kabupaten/kota.

Ditambahkan dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, Ganjar berharap seluruh kabupaten/kota dapat segera merealisasikan. Sehingga penerimaan pajak di Jateng pada tahun depan bisa meningkat.

“Penggunaan elektronik dan kecanggihan teknologi ini akan mendorong kita makin canggih dan efisien,” tegas Ganjar.

Direktur Utama Bank Jateng, Supriyatno mengatakan, sistem penerimaan online sektor pajak ini sudah lama dipersiapkan. Di Jateng, sudah dilakukan uji coba di 13 kabupaten/kota.

“Dari hasil uji coba itu, ternyata sistem penerimaan online pajak daerah membuat peningkatan pendapatan dari sektor pajak meningkat drastis. Karenanya, hari ini seluruh kabupaten/kota di Jateng berkomitmen menerapkannya,” imbuh dia. (Joy/lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*