Press "Enter" to skip to content

Kontrak Guru Non-ASN Hanya PHP?

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Gelombang unjuk rasa dengan aksi mogok mengajar dilakukan oleh ribuan guru tenaga honorer di sejumlah daerah di Tanah Air dalam sepekan terakhir.

Mereka menuntut pemerintah mencabut Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS tahun 2018. Aturan tersebut dinilai tak berpihak kepada para guru honorer yang usianya diatas 35 tahun.

Mereka mengabdi puluhan tahun sebagai tenaga pengajar dengan gaji yang sangat minim yaitu di bawah Rp400.000 / bulan, bahkan ada yang Rp150.000 /bulan. Mereka merasa negara tidak adil terhadap nasib guru honorer.

Perasaan diperlakukan tidak adil oleh negara itu kembali mencuat, setelah pemerintah mengumumkan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2018.

Tak tanggung-tanggung, jumlah formasi yang ditawarkan sebanyak 238.015 formasi, terdiri atas 51.271 formasi untuk instansi pemerintah pusat (76 Kementerian/Lembaga) dan 186.744 formasi untuk instansi pemerintah daerah (pemda) meliputi 525 pemda.

Sedikitnya, ada sekitar 100.000 formasi bagi tenaga pendidik pada formasi lowongan tersebut, bagi tenaga honorer kategori 2 (K2) atau penerima honor non APBN/APBD dipersilahkan mendaftar.

Bahkan, bagi tenaga honorer K2 tidak perlu mengikuti tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bagi tenaga honorer yang telah mengabdi selama minilam 10 tahun, karena dianggap telah kompeten dibidangnya.

Namun harapan itu pupus karena terganjal peraturan batasan usia maksimal 35 tahun untuk diangkat sebagai PNS.

Baca jugaGarap Jawa Tengah Sandiaga Uno Angkat Isu Ekonomi

Suratno, seorang guru honorer di sebuah Sekola Dasar di Pamekasan Jawa Timur mengatakan Lebih dari 12 tahun, pria 38 tahun ini mengabdi sebagai guru olahraga dan kesenian, dengan honor Rp200.000 per bulan, mengajar 4 kelas dari kelas 1-4.

“Ada batasan usia 35 tahun, tetapi minimal pengabdian 10 tahun, jadi sebenarnya maksudnya pemerintah mau merekrut tenaga honorer yang bagaimana? Padahal usia tenaga honorer yang mengabdi belasan tahun untuk mengajar, rata-rata di atas 35 tahun,” kata Suratno.

Di hari pertama pembukaan pendaftaran seleksi CPNS (19/9) dia dan ratusan guru honorer mogok mengajar bahkan menyegel 46 SD yang didirikan di lahan mereka, karena ada janji dari pemda akan mengangkat guru honorer saat ada lowongan CPNS nanti.

“Kami dijanjikan oleh pemerintah akan dingkat menjadi CPNS bila dibuka formasi calon pegawai negeri, janji pemerintah untuk mengangkat sebagai pegawai negeri hanya sebuah harapan palsu. ” ujarnya.

Di Bogor Jawa Barat, sedikitnya 1.000 sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah pertama terdampak aksi mogok guru honorer. Mereka juga meminta Surat Keputusan pengangkatan.

Tanpa SK tersebut, guru honorer hanya mendapatkan upah tidak lebih dari Rp300 ribu per bulan dari alokasi Bantuan Operasional Sekolah sebanyak 15%, itupun sudah 4 bulan terakhir belum dibayarkan.

“Kami tidak gajian sampai empat bulan terakhir ini, katanya terganjal aturan,” kata Ketua Perkumpulan Guru Honorer Kabupaten Bogor Halim Sahabudin.

Halim menyebutkan sekitar 14.000 guru honorer di daerahnya belum mendapatkan SK yang menjadi syarat mengikuti sertifikasi guru. “Kami sudah menuntut ini lima tauh lalu, namun belum ada realisasi, sementara untuk mengikuti seleksi CPNS kali ini, peluangnya sangat kecil karena terbentur aturan,” ujarnya.

Kouta CPNS yang disediakan di Kabupaten Bogor hanya 642 orang untuk tenaga pengajar, kesehatan dan lainnya. “Dari kuota tersebut, guru di atas 35 tahun ke atas (kategori 2/K2) tidak masuk. Yang usia 35 ke bawah juga diatur lagi yang berijazah linier (sekolah keguruan), itu pun hanya lulusan 2013,” kata Halim.

Mereka mendesak pemerintah membatalkan rekrutmen CPNS 2018 dan meminta payung hukum yang jelas untuk tingkatkan status honorer menjdi CPNS berdasarkan masa kerja paling lama secara bertahap sesuai kebutuhan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo beberapa waktu lalu menyatakan pengangkatan tenaga honorer kategori 2 (K2) perlu memperhatikan tiga hal utama yaitu dasar hukum, validasi, dan kemampuan keuangan negara.

Dasar hukum mengenai ASN membagi menjadi  dua kategori yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).  Pengangkatan tenaga honorer K2 juga perlu memperhatikan kemampuan keuangan. Mardiasmo bilang 87% honorer berada di daerah dan akan memberatkan APBN/APBD.

Baca juga : Jajaran Direksi PT SNP Finance Ditahan Terkait Kasus Pembobolan Dana 14 Bank

Menteri PANRB Syafruddin menyatakan tenaga honorer K-2 yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi CPNS tahun ini dengan mengikuti seleksi PPPK yang akan dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan peraturan tentang itu.

“Kepada Eks THK II yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS, tidak usah kecil hati. Nanti dapat mengikuti seleksi sebagai PPPK setelah PP-nya ditetapkan pemerintah,” kata Syafruddin.

Sementara itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy melarang pemerintah daerah (pemda) dan kepala sekolah mengangkat guru honorer mulai tahun ini.

Pemerintah memberikan kesempatan kepada para guru honorer dengan usia 35 tahun lebih mengabdi untuk negara melalui pengangkatan sebagai PPPK.

Namun, seperti diketahui menjadi PPPK artinya tidak mendapatkan pensiun karena bekerja sesuai kontrak, padahal tuntutan pengangkatan tenaga honorer adalah memperjuangkan masa depan para pendidik bangsa ini. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id